MA Batal Gelar Konpers soal Putusan Suket Ijazah Gibran: Salinan Putusan Belum Diterima

Mahkamah Agung (MA) batal menggelar konferensi pers terkait putusan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA mengatakan, konferensi pers dibatalkan karena MA belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026.

"Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini, untuk itu konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Sebelumnya MA dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (2/11/2026) pukul 11.00 WIB untuk menjelaskan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. "Iya rencananya besok (hari ini), konferensi pers dengan Juru Bicara Mahkamah Agung terkait Putusan Nomor 742 K/TUN/2026," kata Kepala Subbagian Humas MA, Devi Sugara, Minggu (1/11/2026).

Sorotan Publik dan Amar Putusan

Putusan ini menjadi sorotan publik karena mengabulkan seluruh gugatan terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Berdasarkan laman resmi PTUN Jakarta, putusan tingkat kasasi ini resmi diterbitkan pada Jumat (30/10/2026) dengan amar putusan singkat: Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Data Cyber Indonesia menilai bahwa penundaan konferensi pers ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam proses hukum yang menjadi perhatian publik luas. Dalam era keterbukaan informasi, kecepatan dan akurasi penyampaian keterangan resmi dari lembaga negara menjadi kunci untuk mencegah spekulasi dan disinformasi yang berkembang di ruang digital. Ketika salinan putusan belum diterima secara utuh, langkah MA untuk menunda konferensi pers dapat dipahami sebagai upaya menjaga akurasi. Namun, hal ini juga menegaskan perlunya sistem tata kelola dokumen dan komunikasi publik yang lebih terintegrasi di lingkungan peradilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jadwal konferensi pers pengganti. Publik diimbau untuk menunggu informasi resmi dari MA dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi.