Mengusut Jejak Surat Keterangan Ijazah: Antara Legalitas Administratif dan Akuntabilitas Publik

Ada yang ganjil ketika sebuah surat keterangan pendidikan, yang semula tampak sebagai urusan administrasi biasa, bertahun-tahun kemudian menjadi perkara penting di pengadilan. Surat itu berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden. Perdebatan segera bergerak ke soal kedudukannya, seakan seluruh persoalan akan selesai jika nasib jabatan itu terjawab. Padahal, ada pertanyaan lebih awal dan lebih mendasar: bagaimana surat tersebut diterbitkan? Siapa memeriksa dokumen dasarnya? Mengapa ia dapat digunakan untuk membuktikan persyaratan pencalonan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap siapa pun. Ini pertanyaan wajar dalam negara yang mengaku menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung dilaporkan mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran. Putusan sebelumnya dibatalkan dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Informasi mengenai amar tersebut cukup untuk menegaskan pentingnya tindak lanjut administratif, tanpa perlu mengarang alasan hakim yang belum dibaca secara lengkap.

Asal Surat

Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran di luar negeri. Lima tahun kemudian, persyaratan pendidikan menjadi bagian dari proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Surat penyetaraan bukan sekadar kertas berkop instansi. Melalui surat tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pendidikan seseorang telah dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pernyataan resmi itu mempunyai akibat hukum. Ia dapat dipakai oleh lembaga lain untuk mengambil keputusan berikutnya.

Karena itu, penelusuran harus dimulai dari berkas penerbitan. Dokumen apa yang diajukan? Standar penyetaraan mana yang dipakai? Bagaimana petugas memeriksa kesesuaian pendidikan tersebut? Siapa yang memberi penilaian sebelum pejabat menandatangani surat? Tidak semua pertanyaan harus dijawab di ruang debat televisi. Jawabannya semestinya tersedia dalam arsip, catatan pemeriksaan, dan dasar keputusan. Pemerintah yang tertib administrasi tidak perlu takut pada pemeriksaan demikian. Justru kemampuan menjelaskan proses itulah yang membuat keputusan resmi layak dipercaya.

Keterbukaan dan Perlindungan Data

Ada pula persoalan keterbukaan. Tidak semua berkas pribadi boleh diumumkan kepada masyarakat, karena perlindungan data tetap berlaku. Namun, kerahasiaan data pribadi tidak sama dengan kerahasiaan alasan keputusan pemerintah. Instansi dapat menjelaskan standar, tahapan, dan dasar hukum pemeriksaan tanpa menyebarluaskan informasi yang tidak relevan. Keseimbangan ini penting agar tuntutan akuntabilitas tidak berubah menjadi pelanggaran hak seseorang.

Kecermatan Pejabat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan keputusan yang sah dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiganya harus diperhatikan bersama. Pejabat yang berwenang masih mungkin keliru menjalankan prosedur. Berkas yang tampak lengkap juga belum tentu menjamin kebenaran substansinya. Asas kecermatan menuntut pejabat memeriksa fakta sebelum mengambil keputusan. Ini bukan sekadar nasihat tentang ketelitian bekerja. Dalam hukum administrasi, kecermatan menjadi ukuran apakah pemerintah telah menggunakan kewenangannya secara patut.

Masalahnya, pemeriksaan sering diperlakukan sebagai formalitas. Selama ada tanda tangan, nomor surat, dan stempel, sebuah dokumen dianggap selesai. Padahal, semakin besar akibat hukum suatu dokumen, semakin penting alasan yang mendasari penerbitannya. Apabila keputusan dibatalkan pengadilan, instansi wajib menilai tindak lanjut yang ditentukan hukum. Namun, pembatalan tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana pejabat. Tanggung jawab jabatan berbeda dari tanggung jawab pribadi.

Data Cyber Indonesia menilai bahwa isu ini menyentuh inti dari tata kelola informasi publik: transparansi, akuntabilitas, dan integritas data administrasi. Dalam era digital, di mana data menjadi fondasi kebijakan, kemampuan negara untuk menjaga integritas dan keterlacakan dokumen resmi adalah prasyarat mutlak bagi kepercayaan publik.