Iuran BPJS Kesehatan Desil 1-8 Bakal Ditanggung Pemerintah: Harapan dan Tantangan Akurasi Data pada 2027

Pemerintah berencana menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 8. Rencana tersebut diharapkan bisa terealisasi pada 2027. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, iuran BPJS Kesehatan kelompok masyarakat desil 1 sampai 4 akan ditanggung melalui APBN. Kemudian desil 5 dan 6 ditanggung APBD kabupaten/kota, serta desil 7 dan 8 ditanggung APBD provinsi.

"Dengan begitu nanti mudah-mudahan desil 1 sampai 8 semuanya dibantu oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Gus Ipul saat acara Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.

Data Harus Akurat

Meski begitu, ia mengatakan, rencana tersebut baru bisa terealisasi apabila data kependudukan sudah akurat melalui Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos). Pihaknya menargetkan program ini dapat terwujud pada 2027. "Ini lagi kami simulasikan, mudah-mudahan di tahun 2027 sudah bisa," ujar Gus Ipul.

Ia juga sudah mengomunikasikan rencana tersebut dengan Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, termasuk dengan Kementerian Keuangan. "Bahkan waktu itu kami juga sempat lapor ke Presiden dan kami diminta untuk terus melakukan simulasi. Mudah-mudahan nanti datanya makin akurat, simulasinya selesai, mudah-mudahan tahun 2027 ini bisa kami terapkan," kata Gus Ipul.

Pemutakhiran Data dan Teknologi AI

Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data Perlinsos. "Kami bersama-sama kumpul di tempat ini untuk konsolidasi data, karena program-program pemerintah itu bergantung pada data yang akurat," ujar Gus Ipul.

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat turut membantu melakukan pemutakhiran. "Yang mengelola, yang melakukan verifikasi dan validasi adalah BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi semua pihak, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, sampai tingkat RT/RW diminta untuk turut menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan," kata Gus Ipul.

Ia mengakui, berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi pada 2025 lalu, masih terdapat kelemahan. Salah satunya, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses ponsel pintar. Namun sistem digital itu memiliki keunggulan karena tidak hanya berbasis by name by address, tetapi juga face recognition atau lewat biometrik.

"Dengan adanya sistem yang dibangun menggunakan teknologi berbasis AI dan terhubung dengan seluruh data-data pemerintah, maka kami akan mengetahui lebih detail tentang profil penerima manfaat dan juga calon penerima manfaat," ujar Gus Ipul.

Catatan Data Cyber Indonesia

Data Cyber Indonesia menilai bahwa rencana ini merupakan langkah maju dalam perluasan jaminan kesehatan, tetapi sangat bergantung pada integritas data. Penggunaan AI, biometrik, dan integrasi data lintas kementerian/lembaga adalah fondasi yang tepat. Namun, tanpa validasi lapangan yang ketat dan perlindungan data pribadi yang kuat (sesuai UU PDP), risiko salah sasaran dan kebocoran data justru bisa meningkat. Transformasi digital layanan publik harus dibarengi dengan tata kelola data yang transparan dan akuntabel.