Tata Kelola Keamanan Informasi dalam Sektor Publik: Mengukur Risiko Fragmentasi, Validasi, dan Akurasi Data pada Sistem Pemerintahan Indonesia

Latar Belakang

Transformasi digital di sektor publik Indonesia telah menghasilkan ledakan data yang masif. Namun, ledakan ini tidak diiringi dengan tata kelola yang baik. Fenomena salah sasaran dalam program Bantuan Sosial (Bansos), penarikan pajak yang tidak tepat guna, hingga penentuan desil ekonomi yang tidak akurat menjadi bukti nyata dari krisis data di Indonesia. Akar masalahnya bukan sekadar pada ketiadaan data, melainkan pada fragmentasi data yang parah. Berdasarkan kajian Jurnal Parlementer, ego sektoral antar-kementerian/lembaga menyebabkan terciptanya lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang saling terisolasi (silo).

Kondisi ini menciptakan dua masalah besar: pertama, ketidakmampuan sistem untuk berinteroperabilitas, sehingga data kependudukan, pajak, dan bansos tidak pernah sinkron; kedua, timbulnya kerentanan keamanan informasi yang sangat tinggi. Insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional (PDN) menjadi alarm bahwa fragmentasi sistem membuat pengawasan keamanan menjadi mustahil. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar dalam hal validasi dan standarisasi keamanan data. Oleh karena itu, riset ini krusial untuk mengukur sejauh mana kegagalan tata kelola keamanan informasi berdampak pada akurasi data publik, serta merumuskan strategi perbaikannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ego sektoral dan fragmentasi sistem informasi (keberadaan ribuan aplikasi terisolasi) menciptakan kerentanan siber dan menghambat integrasi data nasional?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) dalam menjamin validitas, akurasi, dan keamanan data publik untuk mencegah terjadinya salah sasaran kebijakan?
3. Bagaimana tingkat kematangan tata kelola keamanan informasi instansi pemerintah jika diukur menggunakan standar Indeks KAMI 5.0, dan apa implikasinya terhadap perlindungan data pribadi warga negara?

Tujuan

1. Memetakan korelasi antara fragmentasi sistem (ego sektoral) dengan tingginya risiko kerentanan siber pada data pemerintahan.
2. Menganalisis efektivitas regulasi Satu Data Indonesia dalam menciptakan validasi data yang akurat untuk penargetan kebijakan publik.
3. Mengukur tingkat kematangan keamanan informasi pemerintah menggunakan kerangka Indeks KAMI 5.0 sebagai instrumen evaluasi tata kelola.

Batasan Masalah

1. Analisis difokuskan pada tata kelola data sektor publik (pemerintahan pusat dan daerah), khususnya data yang digunakan untuk kebijakan sosial-ekonomi (Bansos, Pajak, Desil).
2. Aspek teknis pemrograman aplikasi tidak dibahas secara mendalam, melainkan fokus pada aspek kebijakan, tata kelola, dan manajemen risiko keamanan siber.
3. Evaluasi tata kelola menggunakan parameter Indeks KAMI 5.0 dan prinsip-prinsip perlindungan data dalam UU PDP.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai tata kelola data pemerintahan telah banyak dilakukan. Laporan dari Jurnal Parlementer (APPIHI) menyoroti bahwa fragmentasi data di Indonesia disebabkan oleh ego sektoral yang mengakibatkan terciptanya lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang saling terisolasi. Hal ini diperparah dengan insiden kebocoran data yang menunjukkan lemahnya arsitektur keamanan sistem pemerintahan.

Reja Reja, dkk. (2025) dalam Jurnal JURRISH menganalisis kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019). Penelitian tersebut menekankan bahwa meskipun mandat Satu Data bertujuan untuk menciptakan data yang sahih dan terpadu, aspek keamanan informasi di dalam implementasinya masih belum optimal, terutama terkait dengan standarisasi dan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, publikasi akademik terkait Evaluasi Tata Kelola Keamanan Informasi Indeks KAMI 5.0 (2026) menawarkan metodologi konkret untuk mengukur risiko tata kelola. Indeks KAMI 5.0 (yang selaras dengan ISO/IEC 27001:2022) menyediakan kerangka kerja untuk memetakan disparitas tata kelola, perlindungan data pribadi (PDP), serta kesiapan teknologi instansi dalam menghadapi ancaman siber. Riset ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan menghubungkan secara langsung antara masalah fragmentasi sistem, kelemahan validasi regulasi, dan alat ukur keamanan informasi (KAMI 5.0) dalam satu analisis yang utuh.

Metodologi

Riset ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal) dengan metode analisis kualitatif-deskriptif.

Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan Analisis Tematik (Thematic Analysis) dan Analisis Yuridis-Normatif. Peneliti memetakan norma-norma dalam regulasi Satu Data dan UU PDP, lalu mengidentifikasi kesenjangan (gap) dengan kondisi riil di lapangan (fragmentasi dan kebocoran data). Selain itu, peneliti menggunakan kerangka Indeks KAMI 5.0 sebagai tool untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) tata kelola keamanan informasi, dengan mengkategorikannya ke dalam beberapa aspek (tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, dan perlindungan data pribadi).

Hasil

A. Dampak Fragmentasi Sistem terhadap Kerentanan Siber: Ego sektoral yang menciptakan puluhan ribu aplikasi terisolasi mengakibatkan tidak adanya standar keamanan yang seragam. Hal ini menciptakan titik buta (blind spots) dalam pengawasan siber. Data yang seharusnya dilindungi justru rentan terhadap akses tidak sah, manipulasi, dan kebocoran, seperti yang tercermin dari insiden PDN. Fragmentasi ini membuat proses audit keamanan menjadi sangat sulit dan mahal.

B. Kelemahan Validasi dalam Kebijakan Satu Data: Meskipun Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah memberikan landasan hukum, implementasinya gagal menjamin validitas data. Hal ini terjadi karena proses validasi data tidak diiringi dengan pembaruan (update) berkala dan verifikasi lapangan. Akibatnya, data desil ekonomi, penerima bansos, dan wajib pajak tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data yang usang (stale data) terus digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, yang berujung pada salah sasaran.

C. Hasil Pengukuran Tata Kelola dengan Indeks KAMI 5.0: Jika dievaluasi menggunakan standar Indeks KAMI 5.0, secara umum tata kelola keamanan informasi di banyak instansi pemerintah masih berada pada tingkat yang belum memadai (kategori belum layak atau masih dalam tahap awal). Aspek perlindungan data pribadi (PDP) dan manajemen risiko siber masih menjadi kelemahan utama. Ketidakselarasan dengan standar ISO/IEC 27001:2022 menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan SDM belum mumpuni untuk menghadapi ancaman siber modern.

Pembahasan

Temuan di atas menunjukkan bahwa akar dari salah sasaran kebijakan (pajak, bansos, desil) bukanlah semata-mata kesalahan teknis di lapangan, melainkan sebuah kegagalan tata kelola (governance failure) yang sistemik. Fragmentasi yang diakibatkan oleh ego sektoral membuat data pemerintah tidak pernah terintegrasi. Ketika data terpecah-pecah, interoperabilitas mustahil dilakukan, sehingga setiap kementerian/lembaga bekerja dengan versi kebenarannya masing-masing.

Dari perspektif keamanan informasi, kondisi ini adalah bencana. Penggunaan ribuan aplikasi tanpa standar keamanan yang seragam (ISO 27001) membuat data publik bagaikan rumah tanpa pintu. Penerapan UU PDP dan kebijakan Satu Data belum mampu menjembatani masalah ini karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya audit keamanan.

Oleh karena itu, alat ukur seperti Indeks KAMI 5.0 sangat dibutuhkan bukan sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai early warning system. Pengukuran kematangan tata kelola harus dijadikan dasar untuk merestrukturisasi arsitektur data nasional. Pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur TIK, tetapi harus berinvestasi besar-besaran pada tata kelola, keamanan siber, dan budaya validasi data yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Salah sasaran program pemerintah (pajak, bansos, desil) adalah akibat langsung dari buruknya tata kelola keamanan informasi dan fragmentasi data. Kebijakan Satu Data Indonesia belum berhasil menyatukan data akibat ego sektoral yang kuat, sehingga validitas dan akurasi data tetap rendah. Di sisi lain, tingkat kematangan keamanan informasi instansi pemerintah masih jauh dari standar ideal (Indeks KAMI 5.0/ISO 27001). Diperlukan reformasi tata kelola data yang menyeluruh, penegakan standar keamanan siber, serta integrasi sistem yang benar-benar terpadu (interoperabel) untuk memastikan data yang digunakan untuk kebijakan publik adalah data yang sahih dan aman.

Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah (Kominfo/Komdigi dan Bappenas): Segera lakukan audit keamanan informasi menyeluruh pada seluruh aplikasi pemerintah menggunakan standar Indeks KAMI 5.0. Hentikan pembuatan aplikasi baru yang bersifat silo dan beralihlah pada arsitektur Single Data Platform yang terpusat.
2. Bagi Pembuat Kebijakan (DPR dan Kementerian): Perkuat regulasi turunan Satu Data Indonesia dengan menambahkan sanksi tegas bagi instansi yang menolak berbagi data (ego sektoral). Sinkronkan Perpres Satu Data dengan UU PDP.
3. Bagi Instansi Pengelola Data (Dukcapil, BPS, DJP): Tingkatkan mekanisme validasi data lintas sektor. Lakukan pembersihan data (data cleansing) dan pembaruan data secara berkala (real-time) dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Lakukan riset komparatif dengan negara lain (seperti Estonia atau Singapura) yang berhasil mengintegrasikan data pemerintahan dengan standar keamanan kelas dunia.

Keterbatasan Riset

Riset ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari literatur, regulasi, dan publikasi evaluasi (seperti Indeks KAMI 5.0). Peneliti tidak melakukan audit teknis langsung ke dalam sistem server pemerintah atau wawancara langsung dengan pejabat terkait. Selain itu, dinamika regulasi dan insiden siber yang cepat berpotensi mengubah beberapa ketentuan yang dianalisis dalam riset ini.

Daftar Pustaka

Jurnal Parlementer (APPIHI). Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia.


Reja, R., Widiyatmoko, F., Rosdiana, H., & Indrawan, J. (2025). Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH).


Publikasi Akademik. (2026). Evaluasi Tata Kelola Keamanan Informasi Indeks KAMI 5.0: Studi Kasus PT XYZ. ResearchGate.

← Kembali ke daftar riset