Kegagalan Rantai Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Indonesia: Analisis Kesenjangan Antara UU TPKS, Penegakan Hukum, dan Tanggung Jawab Platform

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial, termasuk munculnya bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesehatan mental perempuan dan anak-anak di Indonesia. Data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 menunjukkan bahwa dari 1.091 kasus KBGO yang dilaporkan, sebanyak 977 kasus (90%) merupakan KBGO bersifat seksual. Sementara itu, data SAFEnet tahun 2024 mencatat 1.902 laporan, dengan 23,24% korban adalah anak-anak.

Angka-angka tersebut, meskipun sudah mengkhawatirkan, masih diyakini sebagai "puncak gunung es" (tip of the iceberg). Keterbatasan infrastruktur di daerah kepulauan dan terpencil (3T) membuat banyak korban tidak dapat mengakses bantuan hukum dan layanan pendampingan. Korban sering kali terjebak dalam lingkaran trauma dan rasa malu, sementara pelaku terus beroperasi dengan leluasa.

Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman ini melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara khusus mengatur KSBE. Namun, regulasi saja tidak cukup. Efektivitas penegakan hukum masih terbentur pada berbagai hambatan struktural, mulai dari konflik norma antar-undang-undang, keterbatasan kapasitas aparat, hingga ketidakjelasan tanggung jawab platform digital.

Riset ini hadir untuk memetakan secara komprehensif titik-titik terputus dalam rantai perlindungan hukum korban KSBE. Dengan mengidentifikasi kesenjangan secara spesifik, riset ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada korban. Riset ini merupakan bagian dari kontribusi intelektual Ujang Trisno, Direktur Riset Data Cyber Indonesia, dalam memperkuat ekosistem perlindungan siber di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE dalam praktik penegakan hukum kasus KSBE di Indonesia?
2. Bagaimana kesenjangan kapasitas aparat penegak hukum dan layanan forensik digital dalam menangani KSBE, khususnya di daerah 3T?
3. Bagaimana ketidakjelasan batas tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menangani KSBE di Indonesia?

Tujuan

1. Menganalisis konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE yang menghambat penegakan hukum kasus KSBE.
2. Memetakan kesenjangan kapasitas penegak hukum dan layanan forensik digital di berbagai wilayah Indonesia.
3. Merumuskan kerangka tanggung jawab platform digital yang terukur dan dapat dioperasionalkan.

Batasan Masalah

1. Riset ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan data sekunder dari laporan resmi (CATAHU, SAFEnet) dan literatur hukum.
2. Fokus analisis adalah pada aspek hukum dan kebijakan, tidak membahas aspek teknis forensik secara mendalam.
3. Analisis dibatasi pada konteks hukum Indonesia dan regulasi yang berlaku hingga tahun 2026.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai KSBE di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Komnas Perempuan (2025) dalam CATAHU mencatat dominasi KSBE dalam laporan KBGO, serta menyoroti tantangan berat yang dihadapi korban di wilayah kepulauan akibat minimnya laboratorium forensik digital dan pemahaman aparat penegak hukum.

Siti Nursaidah, Stevany Afrizal, dan Rizki Setiawan (2025) dalam Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS) mengukur dampak pelecehan digital pada mahasiswa, dengan temuan bahwa 50% responden pernah menerima pesan bernada seksual tanpa persetujuan, 45% mengalami kecemasan, dan 80% mengubah perilaku digital secara drastis. Riset ini menyoroti peran anonimitas pelaku dan budaya victim blaming.

Nuratikah, Sunardi, dan Imam Riadi (2026) dalam JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) menguji metode ACPO dalam investigasi forensik digital kasus pelecehan seksual di media sosial X, dan menemukan bahwa pesan teks hanya 58,52% berhasil dipulihkan. Temuan ini menunjukkan tantangan teknis dalam pembuktian digital.

SAFEnet (2019) dalam panduan "Memahami dan Menyikapi KBGO" mengklasifikasikan 8 bentuk utama pelecehan digital di Indonesia, termasuk cyber grooming, cyber harassment, hacking, hingga ancaman penyebaran foto intim.

Riset ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan menyajikan analisis yang menghubungkan konflik norma, kesenjangan kapasitas penegak hukum, dan tanggung jawab platform dalam satu kerangka utuh, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Metodologi

Riset ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal) dengan metode analisis dokumen dan studi literatur.

Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan teknik Analisis Yuridis-Normatif dan Analisis Tematik. Peneliti memetakan norma-norma yang saling bertentangan (konflik norma), mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan, lalu merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip lex specialis dan asas perlindungan korban.

Hasil

A. Konflik Norma antara UU TPKS dan UU ITE: Pasal 14 UU TPKS secara khusus mengatur KSBE dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum seringkali lebih memilih menggunakan Pasal 45 UU ITE (penyebaran konten cabul), yang ancaman hukumannya lebih berat (6 tahun). Masalahnya, pasal UU ITE tidak memiliki perspektif korban, dan korban berisiko terjerat pidana. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi korban.

B. Kesenjangan Kapasitas Penegak Hukum dan Layanan Forensik: Komnas Perempuan (2025) secara langsung menunjukkan bahwa aparat penegak hukum "masih menghadapi tekanan dan ketidakpahaman" terhadap UU TPKS. Pembentukan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kabupaten/kota belum merata, dan daerah terpencil kekurangan laboratorium forensik digital serta tenaga profesional. Nuratikah dkk. (2026) membuktikan bahwa pemulihan bukti digital pun hanya berhasil 58,52%, sehingga pembuktian di pengadilan semakin sulit.

C. Ketidakjelasan Batas Tanggung Jawab Platform: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa platform "wajib bertanggung jawab" atas kejahatan yang terjadi di dalamnya. Namun, pernyataan ini belum diwujudkan dalam indikator kepatuhan yang dapat dioperasionalkan. Belum ada mekanisme notifikasi penghapusan konten yang terstandardisasi dan terikat waktu, serta kewajiban platform untuk memberikan umpan balik status penanganan.

Pembahasan

Temuan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban KSBE di Indonesia masih menghadapi tiga titik putus utama. Pertama, konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan korban. Meskipun UU TPKS dirancang sebagai lex specialis, dalam praktiknya penegak hukum sering kembali ke UU ITE karena dianggap lebih mudah atau ancaman hukumannya lebih berat. Padahal, UU ITE tidak memiliki perspektif korban.

Kedua, kesenjangan kapasitas penegak hukum dan layanan forensik digital di daerah 3T membuat akses keadilan menjadi tidak merata. Korban di wilayah terpencil seringkali tidak mendapatkan pendampingan yang layak, sementara bukti digital sulit dipulihkan karena keterbatasan alat dan tenaga ahli. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera diatasi.

Ketiga, ketidakjelasan tanggung jawab platform menciptakan ruang bagi pelaku untuk terus beroperasi. Tanpa standar yang jelas dan terukur, platform tidak memiliki insentif untuk serius menangani laporan KSBE. Diperlukan regulasi yang mewajibkan platform untuk menetapkan mekanisme pelaporan khusus, batas waktu penghapusan konten, dan kewajiban transparansi.

Riset ini menegaskan bahwa perlindungan korban KSBE bukan hanya soal ada atau tidaknya undang-undang, melainkan soal bagaimana undang-undang itu diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan penetapan standar tanggung jawab platform yang terukur.

Kesimpulan

Perlindungan hukum korban KSBE di Indonesia masih menghadapi tiga titik putus utama: konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE, kesenjangan kapasitas penegak hukum dan layanan forensik digital, serta ketidakjelasan batas tanggung jawab platform. Diperlukan harmonisasi regulasi yang menempatkan UU TPKS sebagai lex specialis, penguatan kapasitas penegak hukum dan layanan forensik di daerah 3T, serta penetapan standar tanggung jawab platform yang terukur dan dapat dioperasionalkan.

Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah dan DPR: Lakukan harmonisasi regulasi dengan menetapkan UU TPKS sebagai lex specialis dalam penanganan KSBE, serta menyelaraskan ketentuan pidana dengan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih.
2. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital: Tetapkan alur notifikasi penghapusan konten yang terstandardisasi dan terikat waktu, serta mewajibkan platform memberikan umpan balik status penanganan kepada korban.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum: Tingkatkan kapasitas penyidik dalam menangani KSBE, termasuk pelatihan forensik digital dan pemahaman perspektif korban. Alokasikan anggaran untuk layanan bergerak di daerah 3T.
4. Bagi Platform Digital: Tetapkan mekanisme pelaporan KSBE khusus yang mudah diakses, dengan batas waktu penghapusan konten dan kewajiban transparansi.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya: Lakukan riset empiris dengan wawancara langsung terhadap korban, penyidik, dan jaksa untuk menggali hambatan implementasi UU TPKS secara lebih mendalam.

Keterbatasan Riset

Riset ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan resmi dan literatur. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan korban atau penegak hukum. Selain itu, dinamika regulasi dan teknologi yang cepat berpotensi mengubah beberapa temuan dalam riset ini.

Daftar Pustaka

Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban. Jakarta: Komnas Perempuan.
Nursaidah, S., Afrizal, S., & Setiawan, R. (2025). Fenomena Pelecehan Seksual pada Mahasiswa di Media Sosial. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(3).
Nuratikah, Sunardi, & Riadi, I. (2026). Investigasi Forensik Digital Kasus Pelecehan Seksual Berbasis Daring pada Layanan Media Sosial X dengan Metode ACPO. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika).
SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. Jakarta: SAFEnet.

← Kembali ke daftar riset