Utang Pemerintah RI Tembus Rp 10.326 Triliun, Rasio terhadap PDB Turun Jadi 40,30 Persen

Utang pemerintah Indonesia menembus Rp 10.326,93 triliun hingga September 2026. Meski secara nominal terus berada di atas Rp 10.000 triliun, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) justru mengalami penurunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio utang pemerintah mencapai 40,30 persen terhadap PDB per September 2026. Angka ini turun dibandingkan posisi Juni 2026 yang sebesar 41,26 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, penurunan rasio utang tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara.

"Ini sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat," ujar Suminto dalam keterangan resminya, Jumat (6/11/2026).

Dominasi Surat Berharga Negara

Berdasarkan rinciannya, utang pemerintah hingga September 2026 didominasi oleh kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.962,40 triliun. Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp 1.364,53 triliun.

Suminto menjelaskan, penurunan rasio utang terhadap PDB tidak terlepas dari peningkatan PDB nominal yang ditopang aktivitas ekonomi domestik serta percepatan belanja pemerintah. Dengan meningkatnya nilai PDB nominal, rasio utang terhadap ukuran perekonomian nasional dapat menurun meskipun nilai utang secara nominal tetap besar.

Pemerintah Jaga Rasio Utang

Lebih lanjut, Suminto mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang pada tingkat yang terkendali. Pemerintah juga memastikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara efisien agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

"Pemerintah juga sekaligus memastikan pembiayaan APBN tetap dilakukan secara efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal," kata Suminto.