Singapura Naikkan Denda Karhutla Jadi Rp 284 Miliar, Sanksi Perdata hingga Rp 142 Triliun Menanti

Singapura memperketat sanksi terhadap pihak yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berisiko menimbulkan kabut asap. Lewat Rancangan Undang-Undang Perubahan Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, denda maksimum diusulkan naik hingga 20 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 284 miliar.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu dalam pembacaan kedua RUU, Rabu (4/11/2026). Pemerintah Singapura menilai aturan lama belum cukup mencegah terulangnya kabut asap terparah sejak 2015, ketika warga berminggu-minggu terpaksa membatasi aktivitas luar ruangan dan jumlah pasien berobat naik ratusan orang setiap hari.

Denda Harian hingga Batas Total

Untuk pelanggaran utama, denda diusulkan naik dari 100.000 dollar Singapura (Rp 1,4 miliar) menjadi 1 juta dollar Singapura (Rp 14 miliar) per hari. Batas maksimum total denda pun melonjak dari 2 juta dollar Singapura (Rp 28,4 miliar) menjadi 20 juta dollar Singapura (Rp 284 miliar).

Selain pidana, pemerintah mengusulkan agar pengadilan dapat menjatuhkan sanksi tambahan berdasarkan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari akibat pelanggaran. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA), dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum, juga dapat mengajukan gugatan perdata dengan nilai maksimum 10 juta dollar Singapura. Jalur perdata dan pidana tidak dapat dipakai bersamaan dalam perkara yang sama.

Menyasar Rantai Pasok dan Pembiayaan

Singapura telah memiliki Transboundary Haze Pollution Act (THPA) sejak 2014. Namun, penegakan hukum terhadap kegiatan di luar negeri kerap terkendala pengumpulan bukti, struktur perusahaan yang kompleks, dan batas yurisdiksi. RUU ini diajukan lewat sertifikat urgensi agar bukti tidak hilang atau berubah saat penyelidikan kabut asap terbaru berlangsung.

Perubahan mencakup perluasan perangkat penyelidikan. Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan dapat memerintahkan entitas yang diduga terkait pencemaran menunjuk penilai ahli swasta dengan biaya sendiri, dengan laporan langsung diserahkan ke NEA. Pemerintah juga ingin menjangkau rantai pasok, perusahaan terkait, dan pemberi pembiayaan, melampaui pemegang konsesi langsung.

Menteri dapat menetapkan pembatasan terhadap entitas atau individu yang diputus bersalah, diduga melakukan pelanggaran, tidak mematuhi instruksi, atau memperoleh hasil penilaian yang merugikan. Pembatasan meliputi transaksi barang dan jasa, pinjaman, serta dukungan lain. Pelanggarnya terancam denda maksimum 1 juta dollar Singapura per pelanggaran, ditambah hingga 100.000 dollar Singapura setiap hari pelanggaran berlanjut. Untuk layanan lembaga keuangan, penanganan diserahkan kepada menteri yang membawahi Otoritas Moneter Singapura.

Perusahaan tertentu juga dapat diwajibkan memastikan rantai pasoknya tidak melibatkan pihak penyebab kebakaran berisiko kabut asap. Ketidakpatuhan tanpa alasan wajar menjadi pelanggaran. Kewajiban ini bertujuan memperkuat uji tuntas, bukan menuntut jaminan bahwa risiko tidak pernah muncul. NEA dapat memublikasikan daftar entitas yang tidak patuh atau diperintahkan menunjuk penilai.

Bertindak Sebelum Asap Mencapai Singapura

Cakupan THPA diperluas hingga mencakup "risiko kabut asap", sehingga tindakan dapat diambil sebelum asap tiba. Penilaian mempertimbangkan jarak, durasi dan luas kebakaran, arah angin, serta kondisi meteorologi, dengan sebuah komite memberikan saran risiko. Fu menegaskan pemerintah tidak akan menyelidiki setiap kebakaran di kawasan, melainkan fokus pada risiko terhadap Singapura secara terukur dan proporsional.

Alasan pembelaan juga diperketat. Entitas yang menyatakan kebakaran dilakukan orang lain harus membuktikan tindakan itu terjadi tanpa sepengetahuannya, sekaligus menunjukkan langkah wajar untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

"Tidak lagi cukup hanya menyatakan bahwa orang lain yang menyebabkan kebakaran," ujar Fu.

RUU turut memperbarui penyampaian dokumen, termasuk secara elektronik dan melalui situs NEA, untuk mengatasi hambatan proses terhadap entitas asing. Direktur jenderal dan petugas berwenang diberi kewenangan penangkapan di Singapura bila diperlukan. Persidangan tanpa terdakwa dimungkinkan dalam keadaan tertentu, misalnya panggilan telah disampaikan sah dan tidak ada alasan memadai untuk menunda.

Kerja Sama dengan Indonesia

Fu mengakui kabut asap banyak dipicu kegiatan manusia, termasuk tebang-bakar dan pengeringan gambut. Meski agroforestri menopang ekonomi dan jutaan mata pencarian, kegiatan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Ia juga menyadari perubahan undang-undang tidak menjamin keberhasilan penuntutan maupun menyelesaikan masalah sendirian.

Singapura akan melanjutkan kerja sama dengan negara tetangga. Menteri luar negeri Singapura dan Indonesia telah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi. Fu menyambut langkah Indonesia yang memprioritaskan pencegahan kebakaran sebagai solusi jangka panjang, sembari menegaskan perlunya Singapura memperkuat perlindungan bagi warganya.