Presiden Korsel Diminta Main "Call of Duty" Agar Siap Hadapi Ancaman Korut

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mendapat permintaan tak biasa dari sejumlah politisi. Mereka meminta Lee memainkan game perang populer terbaru dari seri Call of Duty, yaitu Call of Duty Modern Warfare 4.

Permintaan ini muncul karena game tersebut menggambarkan skenario fiktif ketika Korea Utara melancarkan serangan mendadak ke Korea Selatan. Politisi menilai, game tersebut bisa memberikan gambaran kepada Lee mengenai ancaman perang sekaligus pentingnya kesiapan militer Korea Selatan.

Konteks Sejarah dan Kritik Kebijakan

Salah satu yang menyampaikan permintaan tersebut adalah mantan Menteri Kehakiman Korea Selatan, Han Dong-hoon. Melalui unggahan di Facebook, Han mengatakan sejarah bisa saja terulang, sehingga pemerintah perlu bersiap menghadapi ancaman yang berpotensi datang kapan saja.

"Tentu saja game itu cerita fiksi. Namun, invasi Korea Utara pada 25 Juni 1950 merupakan peristiwa sejarah yang nyata, dan ancaman militer Korea Utara masih benar-benar ada hingga saat ini," ujar Han. Ia juga mengkritik pendekatan Lee terhadap Korea Utara, termasuk pandangannya mengenai senjata nuklir dan pengurangan latihan militer gabungan dengan AS. "Keamanan nasional bukan soal berharap, melainkan soal persiapan," imbuhnya.

Tak Perlu Main, Nonton Saja

Politisi lainnya, Ahn Cheol-soo, menyebut Lee tidak harus memainkan Call of Duty Modern Warfare 4 secara langsung. Menurut Ahn, menonton video permainan atau gameplay game tersebut saja sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai dampak serangan Korea Utara.

"Bahaya dari Korea Utara bisa dirasakan ketika kita memainkan game Call of Duty Modern Warfare 4. Bahkan hanya dengan menonton cuplikan gameplay, kita bisa memahami betapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penilaian naif seorang presiden terhadap Korea Selatan," ujarnya.

Kontroversi dan Respons Publik

Call of Duty Modern Warfare 4 dirilis pada 23 Oktober 2026. Dalam mode cerita, pemain berperan sebagai Park Hyun-jun, seorang marinir Korea Selatan yang bertugas mempertahankan negaranya dari invasi Korea Utara. Game ini menampilkan adegan peperangan di lokasi ikonik Korea Selatan, termasuk pertempuran di pusat kota Seoul.

Penggambaran perang antara kedua negara ini memicu perdebatan politik. Aktivis perdamaian khawatir cerita dalam game justru meningkatkan kebencian masyarakat terhadap Korea Utara. Direktur Eksekutif Kim Dae-jung Peace Centre, Kim Sung-jae, memperingatkan bahwa penggambaran Korea Utara sebagai musuh bisa berdampak negatif terhadap hubungan antar-Korea.

Meski demikian, pemerintah Korea Selatan menegaskan tidak berencana membatasi peredaran game tersebut. Menteri Kebudayaan Choi Hwi-young mengatakan pemerintah tidak menerapkan sensor ketika sebuah game dirilis. Di kalangan pemain, game ini mendapat sambutan positif dengan hampir 90 persen ulasan positif di Steam dan skor Metascore 85 di Metacritic.

Data Cyber Indonesia menilai bahwa fenomena ini menunjukkan bagaimana produk budaya populer seperti video game dapat masuk ke ranah diskursus keamanan nasional dan diplomasi. Di satu sisi, game berfungsi sebagai media simulasi dan refleksi terhadap ancaman nyata. Di sisi lain, narasi yang dibangun dalam game dapat memengaruhi persepsi publik dan hubungan antarnegara. Literasi digital dan kedewasaan dalam mengonsumsi konten fiksi menjadi kunci agar produk budaya tidak justru memperkeruh ketegangan geopolitik.