Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Diduga Kuat Bermotif Politik
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2012-2016, Adrianus Meliala, menduga kuat bahwa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bukan untuk kepentingan negara.
"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2026).
Ia pun mempertanyakan tujuan pimpinan Polri saat itu mau menyadap untuk kepentingan pihak lain. Adrianus menduga peristiwa ini terjadi karena Polri di bawah kepemimpinan Listyo sarat akan nuansa politik.
"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ucapnya.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai penyadapan dilakukan karena adanya utang budi politik. Menurutnya, pendekatan pangkat juga menentukan siapa yang paling bersalah dalam kasus ini.
Tersangka dan Modus Operandi
Sebelumnya, Polri resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga LSM pada periode 2025-2026. Aksi ini melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum sama sekali.
Fakta Kunci Kasus:
- Penyadapan menyasar Presiden, pejabat, politisi, media, hingga pengusaha.
- Tersangka diduga memerintahkan penghapusan file sadapan pada Oktober 2026.
- Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui aksi tersebut.
Artikel Terverifikasi
Artikel ini terdaftar resmi di Data Cyber Indonesia.
DCY-ART-2026-123
Verifikasi keaslian →
