Modus "Mahasiswa Hantu" Bobol Bantuan Kuliah Rp 3,6 Triliun, AI Jadi Senjata Utama

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) membongkar sindikat penipuan bantuan biaya kuliah yang menggunakan "mahasiswa hantu" (ghost students). Sebagian aksi kriminal ini disebut memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melancarkan aksinya.

"Mahasiswa hantu" adalah mahasiswa palsu yang didaftarkan ke kampus menggunakan identitas curian warga AS. Mereka tidak pernah benar-benar kuliah, tetapi tercatat aktif supaya dana bantuan pemerintah terus cair.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuntutan pidana terhadap lima orang pada Kamis (29/10/2026). Tuntutan itu menjadi hasil pertama Operation Ghostbusters, penyelidikan nasional terhadap penipuan bantuan kuliah pemerintah. Nilai penipuannya diperkirakan jauh di atas 200 juta dollar AS (sekitar Rp 3,6 triliun) dan sudah berlangsung setidaknya sejak 2021.

Pada September hingga Oktober 2026, penyidik menemukan 830.840 FSA ID (identitas login sistem bantuan mahasiswa) yang berpotensi palsu. FSA ID itu terkait dana bantuan hampir 130 juta dollar AS (sekitar Rp 2,34 triliun).

AI Ikut "Masuk Kelas"

Menurut Departemen Kehakiman AS, pelaku memakai data pribadi curian warga AS untuk mengisi formulir permohonan bantuan biaya kuliah federal. Lembaga itu menyebut korbannya kerap orang yang hanya lulus SMA dan tidak pernah kuliah. Nama korban disebut didaftarkan ke kampus yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka.

Setelah bantuan cair, kampus memotong biaya kuliah. Sisa dananya disebut masuk ke rekening yang dibuka atas nama orang lain. Perantara kemudian disebut memindahkan dana itu ke luar negeri. Sebagian perantara itu adalah warga negara Kenya.

Dalam rilisnya, Departemen Kehakiman AS menyebut pelaku memakai AI untuk menempatkan mahasiswa palsu di kelas. Cara ini membuat mahasiswa palsu tampak benar-benar kuliah dan dana bantuan terus cair. Pejabat federal menyebut pelaku memakai AI untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengerjakan tugas kuliah. Pejabat AS juga menyebut pelaku membayar orang untuk muncul di kelas virtual supaya mahasiswa palsu itu tampak sungguhan.

Aliran Dana ke Luar Negeri

Salah satu terdakwa adalah warga negara Kenya di Virginia. Penyidik menyebut ia menerima lebih dari 700 kali setoran sisa dana bantuan dengan total sekitar 1,44 juta dollar AS (sekitar Rp 25,9 miliar). Sedikitnya 1,3 juta dollar AS (sekitar Rp 23,4 miliar) di antaranya disebut ditransfer ke rekening di AS dan Kenya.

Di New Jersey, tiga orang perantara disebut menerima lebih dari 1 juta dollar AS (sekitar Rp 18 miliar). Uang itu disebut dikirim ke rekan mereka di Kenya yang terkait perusahaan yang mengaku bergerak di bisnis safari. Terdakwa kelima adalah warga Kenya di Nebraska. Dakwaan menyebut ia menyimpan 30 persen hasil penipuan dan mengirim sisanya ke Kenya.

Penyidik juga menyita aset kripto senilai lebih dari 750.000 dollar AS (sekitar Rp 13,5 miliar) dari akun milik seorang warga Kenya. Menurut Departemen Kehakiman AS, penyitaan itu adalah yang pertama di luar negeri bagi divisi penegakan penipuannya. FBI sejauh ini mengidentifikasi kerugian lebih dari 32 juta dollar AS (sekitar Rp 576 miliar).

Pemeriksaan Identitas Diperketat

Kementerian Pendidikan AS memperketat pemeriksaan identitas di FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon yang dinilai berisiko tinggi wajib menjalani pemeriksaan kamera secara langsung. Mereka juga harus menunjukkan satu kartu identitas resmi, seperti SIM atau paspor. Pemeriksaan kamera juga harus dilakukan lewat ponsel atau tablet.

Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent mengeklaim kementeriannya telah menyelamatkan lebih dari 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 36 triliun) dari upaya pencurian bantuan.