Menteri HAM Pigai: Penyadapan Presiden adalah Ancaman Nyata bagi Privasi dan Keamanan Nasional

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri. Menurut Pigai, peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan negara.

“Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana,” kata Pigai dalam siaran pers, Rabu (4/11/2026).

Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional

Pigai mengingatkan bahwa hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1). Jaminan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi kemerdekaan dan kerahasiaan komunikasi, termasuk melalui sarana elektronik.

Perlindungan serupa ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut melarang campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi seseorang.

Ancaman bagi Pertahanan dan Keamanan Negara

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran atas hak privasi yang dilindungi oleh Konstitusi. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa.

“Karena itu, penyadapan terhadap komunikasi Presiden, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan,” kata dia.

Dorongan untuk Mengusut Tuntas

Berdasarkan hal tersebut, Pigai mendorong Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif guna memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini,” tutur Pigai. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh elemen negara dalam menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Saya berdiri bersama Presiden Prabowo,” ucap dia.

Catatan Data Cyber Indonesia

Data Cyber Indonesia menilai bahwa pernyataan Menteri HAM ini menyoroti dimensi krusial yang sering terabaikan dalam diskursus penyadapan: yaitu hak privasi sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap negara. Ketika alat intersepsi disalahgunakan, bukan hanya pejabat yang dirugikan, tetapi seluruh masyarakat yang kehilangan rasa aman dalam berkomunikasi. Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sistem intersepsi, memastikan akuntabilitas aparat, dan menegakkan perlindungan data pribadi sesuai amanat UU PDP. Tanpa itu, penyadapan ilegal berpotensi menjadi preseden buruk yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.