Makar dari Dalam Istana: Ketika Telinga Terdekat Menjadi Alat Pelumpuh Presiden

Selama lebih dari lima tahun, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin institusi yang memegang kewenangan menyadap. Sebulan lalu, ia melangkah lebih dekat ke pusat kekuasaan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan berkantor di kompleks Istana.

Selasa (3/11/2026), Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, politisi, jurnalis, dan pengusaha sejak 2025. Sehari kemudian ia diberhentikan.

Kabar itu seketika menjadi sorotan dunia. Bloomberg menyebutnya sebagai penangkapan mantan Kapolri karena tuduhan menyadap Presiden. Reuters mencatat ironi bahwa orang yang ditahan baru beberapa pekan diangkat oleh Presiden sendiri. Kantor berita AFP bahkan menempatkan kata treason (pengkhianatan) di judul beritanya.

Di negara demokrasi mana pun, sulit menemukan padanan bagi peristiwa ketika kepala polisi diduga menyadap kepala negaranya, lalu justru duduk di kantor kepresidenan.

Istana tidak menyembunyikan keterkejutannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tindakan itu masuk kategori yang mengarah pada makar serta membahayakan keamanan nasional. Presiden meminta perkara diusut seobjektif mungkin. Sementara Partai Gerindra menyebutnya sebagai tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.

Melumpuhkan dari Dalam

Makar bekerja dalam senyap. Dalam KUHP yang berlaku sejak awal 2026, makar dipahami sebagai niat yang telah terwujud dalam permulaan pelaksanaan. Pasal 191 mengenal tiga bentuk makar terhadap Presiden: bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pilihan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra ketika menyebut adanya tanda-tanda makar patut dicermati. Ia tidak merujuk pada pembunuhan atau penculikan, melainkan bentuk ketiga: upaya menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Di sinilah makna makar dari dalam Istana menemukan bentuknya. Ia tidak membutuhkan tank di jalan atau pasukan yang mengepung Istana. Ia cukup membutuhkan akses.

Siapa yang mendengar setiap percakapan Presiden mengetahui rencananya sebelum diumumkan, posisi tawarnya sebelum berunding, dan kelemahannya sebelum dipakai lawan. Pengetahuan semacam itu dapat dipakai untuk mendahului kebijakan, menggagalkan keputusan, atau menekan para pembantu Presiden.

Pemerintahan tidak perlu digulingkan. Ia cukup dibuat lumpuh perlahan, dari dalam, oleh tangan yang dipercaya. Itulah sebabnya kata sabotase terasa tepat. Luasnya sasaran memperkuat kegelisahan itu. Yang disadap bukan hanya Presiden, tetapi juga menteri, politisi, jurnalis, hingga pengusaha. Dengan peta percakapan seluas itu, pemegang hasil sadapan tidak hanya mengetahui isi kepala Presiden, tetapi juga jaringan orang yang menopang pemerintahannya.

Sejarah menyediakan kiasan yang getir. Julius Caesar tidak roboh oleh musuh di medan perang, tetapi ditikam di gedung senat oleh orang-orang terdekatnya, termasuk Brutus yang ia percaya. Juan Linz dalam The Breakdown of Democratic Regimes (1978) menyebut aktor semacam ini sebagai oposisi semi-loyal: mereka yang berada di dalam sistem, tidak menentang secara terbuka, tetapi bersikap ambigu terhadap tatanan konstitusional.

Membuktikan Tanpa Memaksakan

Publik memang merangkai kepingan-kepingan. Rencana penggantian Kapolri konon gagal hingga empat kali. Namun, keadilan menuntut kita mencatat bahwa kedekatan waktu antarperistiwa belum membuktikan adanya koordinasi.

Pemerintah pun perlu berhati-hati. Pada malam penetapan tersangka, Yusril menyatakan tidak ada indikasi makar. Sehari kemudian ia menyebut indikasi itu ada, seraya mengakui bahwa penyidik baru memegang cukup bukti untuk delik penyadapan dan motifnya masih didalami. Untuk sampai pada makar, penyidik harus membuktikan bahwa penyadapan itu merupakan permulaan pelaksanaan upaya melumpuhkan Presiden, bukan sekadar mengamankan jabatan.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) mengingatkan bahwa demokrasi modern jarang runtuh oleh kudeta bersenjata, tetapi terkikis perlahan oleh mereka yang menguasai lembaga negara. Peringatan itu berlaku ke dua arah. Penyadapan tanpa surat perintah adalah pengikisan itu. Namun, tuduhan makar yang dipaksakan tanpa bukti juga dapat menjadi dalih untuk membungkam lawan.

Karena itu, jalan keluarnya adalah proses hukum yang terbuka: menelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan siapa yang diuntungkan. Jika makar terbukti, ini adalah pengkhianatan paling serius sejak Reformasi. Jika tidak, negara harus berani menyebutnya sebagai penyadapan ilegal yang serius tanpa menggelembungkan labelnya.

Caesar ditikam oleh tangan yang dipercayainya. Pertanyaan bagi kita kini sederhana, tetapi menggetarkan. Jika telinga yang paling dekat dengan Presiden bisa berubah menjadi alat untuk melumpuhkannya, siapa lagi di dalam Istana yang selama ini ikut mendengarkan?