Komdigi Minta Platform Transparan Soal Pembatasan Konten Karhutla, Soroti Jawaban Meta AI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta platform digital untuk lebih transparan mengenai pembatasan konten di media sosial, termasuk konten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan ini disampaikan menyusul beredarnya isu bahwa pemerintah meminta penghapusan atau pembatasan konten terkait bencana tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta platform digital menghapus atau membatasi konten karhutla. "Informasi mengenai karhutla yang disampaikan masyarakat itu sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam mendukung upaya penanganan di lapangan," ujar Mediodecci, dikutip dari KompasTekno, Senin (26/10/2026).

Minta Penjelasan Jika Ada Pembatasan

Komdigi meminta platform memberikan penjelasan apabila terjadi pembatasan jangkauan konten, termasuk jika hal itu berkaitan dengan penerapan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritma. Menurut Mediodecci, transparansi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana informasi dibuat, ditampilkan, dan disebarkan di ruang digital.

Platform juga perlu menjelaskan alasan moderasi konten serta menyediakan mekanisme pengaduan dan banding yang mudah diakses pengguna.

Sorotan terhadap Jawaban Meta AI

Komdigi juga menyoroti beredarnya jawaban Meta AI di media sosial yang dikaitkan dengan pembatasan konten karhutla. Menanggapi hal tersebut, Komdigi telah meminta klarifikasi kepada Meta. Mediodecci menegaskan bahwa jawaban chatbot AI tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan atau bukti adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen maupun konfirmasi yang dapat diverifikasi.

"AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar. Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu," tutur Mediodecci.

Moderasi Berbasis Konten, Bukan Akun

Komdigi juga menegaskan bahwa penggunaan akun otomatis atau bot tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaian moderasi harus didasarkan pada substansi konten, pola penyalahgunaan, dan bukti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. "Prinsip moderasi itu bukan pada akunnya, namun pada konten apa yang disebarkan," kata Mediodecci.

Ia menambahkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk membatasi konten atau akun di media sosial.

Catatan Akhir

Permintaan Komdigi kepada platform digital untuk transparan soal pembatasan konten karhutla adalah langkah penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat. Di sisi lain, sorotan terhadap jawaban Meta AI menjadi pengingat bahwa AI, secanggih apa pun, tetap memiliki keterbatasan dan tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber kebenaran. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memverifikasi informasi, terutama yang menyangkut kebijakan publik dan isu sensitif. Transparansi dari platform, literasi digital dari pengguna, dan pengawasan dari pemerintah harus berjalan seiring untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya.