Kepala BIN Sebut Penyadapan Prabowo oleh Empat Jenderal Polri Mengarah ke Makar

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra angkat bicara mengenai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat jenderal aktif Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Herindra menegaskan apa yang dilakukan para jenderal tersebut merupakan tindakan makar.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," ujar Herindra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya siapa dalang yang memerintahkan Listyo dan kawan-kawan melakukan penyadapan, Herindra bungkam. Ia hanya membeberkan bahwa dirinya harus melaporkan sesuatu ke Prabowo. "Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," imbuh dia.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan tiga jenderal Polri sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Ahrie Sonta. Lalu, pada Kamis (5/11/2026), polisi menetapkan satu jenderal Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Slamet Uliandi.

Kronologi Penyadapan

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan kronologi lengkap para jenderal Polri melakukan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik. Asep menjelaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan para tersangka dalam kurun waktu 2025-2026.

"Yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010," ujar Asep dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap, padahal sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," ucapnya.

Asep menyampaikan, petugas yang mengetahui tindakan ilegal itupun membuat Laporan Polisi (LP) pada tanggal 30 Oktober 2026. Setelah itu, Bareskrim langsung memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, serta menyita barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.

Sasaran dan Ancaman Hukuman

Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Mereka juga menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti.

Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun. Lalu, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Terakhir, Pasal 32 ayat 1 dengan ancaman pidana 8 tahun.