Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo, Ini Perannya

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, mengatakan penyidik meningkatkan status hukum Slamet yang sebelumnya merupakan saksi menjadi tersangka setelah mengantongi alat bukti yang cukup.

"Kami, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait peningkatan status tersangka dengan inisial SU, yang sebelumnya masih berstatus saksi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dengan penetapan ini, Slamet menjadi tersangka keempat dalam kasus penyadapan tersebut. Sebelumnya, pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri telah mengumumkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), serta Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri).

Peran Slamet Uliandi dalam Operasi Penyadapan

Suhermanto menjelaskan, Slamet pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri pada periode 2010–2019. Ia juga berkedudukan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Dalam konstruksi perkara, Slamet berperan memberikan persetujuan operasional, termasuk tindakan teknis yang berkaitan dengan penghapusan data hasil penyadapan. Menurut Suhermanto, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution harus meminta izin kepada Slamet Uliandi jika hendak melakukan penyadapan.

Hal tersebut termasuk pada awal Oktober 2026, ketika Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus seluruh file hasil penyadapan. Slamet pun memberikan izin tersebut.

"Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan profisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," jelas Suhermanto.

Belum Ditahan Karena Sakit

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Slamet Uliandi belum ditahan oleh penyidik. Suhermanto menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena Slamet sedang menjalani perawatan kesehatan setelah mengalami stroke.

"Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke. Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13 dan ahli sebanyak 5 orang terdiri dari ahli ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang," tuturnya.

Dalam perkara ini, Slamet dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) tentang akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Ia juga dijerat Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penghapusan informasi elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Rekam Jejak Slamet Uliandi

Irjen Slamet Uliandi merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Jakarta, 15 Juli 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Sepanjang kariernya, Slamet banyak bertugas di bidang reserse serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain:

• Pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri.
• Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri (2011).
• Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal) Bareskrim Polri (2019).
• Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri (2020).
• Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri (26 Juli 2021–sekarang).
• Penugasan luar struktur Bareskrim Polri (2 Oktober 2026–sekarang).

Nama Slamet Uliandi juga pernah menjadi sorotan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Ia merupakan salah satu jenderal yang menjemput Ferdy Sambo setelah mantan Kadiv Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.