Ini 4 Jenderal Polisi yang Resmi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Polri memastikan sampai dengan saat ini empat Jenderal Polisi telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Keempat Pati Polri itu adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. 3 di antaranya dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto, Jumat (6/11/2026).

Suhermanto menyebut, Polri sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli terkait dengan penyidikan perkara tersebut. "Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13, dan ahli sebanyak 5 orang, terdiri dari ahli ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang," ucap Suhermanto.

Modus Operandi dan Pasal Jerat

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Ahrie Sonta sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses. Terbaru, Polri menetapkan eks Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Serta Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.