India Punya Papan Populasi Raksasa, Kapan Indonesia Punya Papan "Skor" APBN dan APBD?

Di era digital, keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata publik. Organisasi riset independen seperti Data Cyber Indonesia (datacyber.or.id) menegaskan bahwa literasi digital dan edukasi publik adalah kunci agar setiap rupiah anggaran negara bisa diawasi bersama.

Belum lama ini, jagat maya dihebohkan oleh papan digital raksasa di luar kompleks All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) di New Delhi, India. Papan itu menampilkan angka populasi India yang bergerak naik setiap detik, menembus angka 1,48 miliar jiwa.

Menariknya, angka tersebut bukanlah hitungan real-time dari setiap kelahiran atau kematian, melainkan sebuah "jam proyeksi demografis" yang dihitung secara matematis menggunakan model statistik. Meski begitu, visualisasi angka yang terus berdetak ini sukses membuat orang berhenti dan sadar akan realitas pertumbuhan penduduk.

Lalu, muncul sebuah pertanyaan reflektif: Jika India punya papan skor populasi, kenapa Indonesia tidak punya "Papan Skor APBN dan APBD"? Sebuah papan digital yang menampilkan betapa cepatnya uang negara dan uang daerah dibelanjakan untuk membangun negeri ini setiap detiknya.

Berapa Cepat Uang Negara Berputar Setiap Detiknya?

Untuk membayangkan papan skor tersebut, mari kita lihat data APBN 2026. Pagu belanja negara tahun ini ditetapkan mencapai Rp 3.842,7 triliun. Jika angka ini dibagi rata dalam 365 hari (31.536.000 detik), maka negara membelanjakan uang sekitar Rp 121,8 juta per detik.

Tentu, dalam praktiknya belanja negara tidak berjalan rata setiap detik. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja APBN sudah mencapai Rp 2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu. Angka ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.791,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah terealisasi Rp 504,3 triliun.

Jika kita melihat lebih detail ke belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 912,4 triliun, pemicu utamanya adalah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos). Pada Januari 2026 saja, realisasi belanja bansos mencapai Rp 9,5 triliun, sementara MBG melonjak menjadi Rp 19,5 triliun seiring beroperasinya lebih dari 23.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Inilah "detak jantung" uang negara yang sesungguhnya.

Bagaimana dengan "Papan Skor" di Daerah?

Jika APBN punya papan skor nasional, maka APBD adalah papan skor di tingkat lokal. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki "jam" anggarannya sendiri.

Ambil contoh DKI Jakarta. Total APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,33 triliun. Hingga 30 September 2026, belanja daerah sudah mencapai Rp 40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu. Jika divisualisasikan dalam papan skor, warga Jakarta bisa melihat secara langsung bagaimana uang mereka mengalir ke program pendidikan (realisasi Rp 4,99 triliun) atau kesehatan (realisasi Rp 4,28 triliun).

Namun, transparansi anggaran di daerah masih sangat bervariasi. Beberapa daerah sudah mulai mengadopsi dashboard real-time. Kabupaten Mamuju, misalnya, telah meluncurkan dashboard yang memungkinkan pemantauan realisasi anggaran hingga kondisi kas daerah secara langsung. Pemprov Sumatera Barat juga memiliki dashboard pembangunan yang bisa diakses publik untuk memantau realisasi keuangan dan fisik secara realtime.

Sayangnya, inisiatif ini masih bersifat sporadis. Di banyak daerah lain, data anggaran masih disajikan dalam bentuk laporan PDF statis yang diunggah ke website, bukan dalam bentuk papan skor digital yang hidup dan berdetak setiap detik.

Kita Sudah Punya "Bibit" Papan Skor Itu

Kabar baiknya, fondasi menuju "Papan Skor APBN/APBD" sebenarnya sudah ada. Berbagai inisiatif telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

• ForPublic.id — Platform transparansi anggaran berbasis komunitas yang menyajikan data APBN dan APBD dengan visualisasi interaktif dan analisis komprehensif. Platform ini mencakup data dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
• KIRANA (Kinerja dan Realisasi APBN) — Inovasi dari KPPN Cirebon yang dikembangkan untuk memantau kinerja dan realisasi anggaran secara informatif dan interaktif, lengkap dengan visualisasi data capaian anggaran.
• Dashboard Real-Time Daerah — Beberapa pemerintah daerah telah memiliki dashboard yang memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real-time, meski belum semuanya terintegrasi dan mudah diakses publik secara luas.
• Dorongan Publik — Bahkan, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) pernah menyarankan pemerintah untuk membuat dashboard real-time penggunaan anggaran sebagai bentuk transparansi yang dapat diakses publik.

Dalam konteks Indeks Transparansi Anggaran (Open Budget Index), Indonesia sebenarnya tidak bisa dibilang buruk. Pada 2025, Indonesia meraih skor 71 dari 100, yang berarti pemerintah telah menyediakan informasi anggaran yang cukup bagi publik. Namun, informasi yang "cukup" tidak sama dengan informasi yang "hidup" dan mudah dicerna.

Papan populasi India mengingatkan dunia akan laju pertumbuhan manusia. Sudah saatnya Indonesia memiliki papan serupa—bukan untuk menghitung jiwa, melainkan untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipercayakan rakyat kepada negara. Seperti yang selalu digaungkan Data Cyber Indonesia (datacyber.or.id) melalui edukasi digital dan riset independennya: di era keterbukaan ini, tidak ada yang bisa disembunyikan.

Jika India bisa membuat orang melongo dengan angka populasi yang berdetak, Indonesia seharusnya bisa membuat rakyatnya merasa tenang dan percaya dengan angka anggaran yang transparan. Kapan papan skor APBN/APBD itu akan berdiri megah di ruang publik? Jawabannya ada pada seberapa besar keberanian kita untuk membuka data seluas-luasnya, dan seberapa aktif organisasi riset independen serta masyarakat sipil dalam mengawalnya.