Dua Jabatan Listyo Sigit Melenyap Usai Ditetapkan Tersangka Penyadapan Prabowo

Satu per satu jabatan yang melekat pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada 3 November 2026.

Sehari setelah penetapan status tersangka, Prabowo resmi mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang baru diembannya selama sebulan terakhir.

"Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Listyo menjabat sebagai KSP setelah sebelumnya dicopot dari posisi Kapolri, jabatan yang diembannya sejak 2021. Diketahui, Aryo juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak November 2024.

Dicopot dari KSPSI

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) turut mencopot Listyo dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasihat organisasi buruh tersebut. Saat masih menjabat sebagai Kapolri, Listyo memiliki hubungan cukup dekat dengan KSPSI, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Sejumlah upaya dilakukan, mulai dari menyalurkan ribuan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ke perusahaan baru hingga membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri. Pada 3 Desember 2025, Listyo ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dengan adanya kejadian itu, maka kami rapat, dengan cepat mengambil keputusan secara bersama, kami sepakati bahwa beliau diberhentikan dari Ketua Dewan Penasehat KSPSI," kata Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Abdullah menegaskan, hubungan KSPSI dengan Listyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri hanya sebatas kepentingan perjuangan buruh. Para buruh tidak ingin dikaitkan dengan dugaan makar dan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

"Karena memang hubungan kami dengan beliau adalah hubungan dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dugaan kami, maka kami bersepakat untuk mengakhiri posisi beliau sebagai dewan penasehat," tutur dia.

Lebih lanjut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi organisasi tersebut dalam menjalin kerja sama dengan pejabat publik. Mereka tidak ingin setiap perbuatan pidana yang dilakukan pejabat berimbas pada organisasi buruh.

"Tapi memang menjadi pelajaran buat kami, nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik, bingung juga nanti kita. Kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi," kata Andi Gani di kesempatan yang sama.

Untuk saat ini, KSPSI belum menentukan sosok pengganti Listyo sebagai Ketua Dewan Penasihat. Rencananya, posisi tersebut akan kembali diisi setelah Kongres KSPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari 2027.

Kasus Penyadapan Prabowo

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada 3 November 2026. Bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya, Listyo diduga melakukan penyadapan sejak 2025 menggunakan Lawful Interception Management System (LIMS) terhadap sejumlah nomor telepon.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penyidikan perkara apa pun. Kasus ini mencuat setelah seorang petugas melapor karena diperintahkan untuk menghapus berkas-berkas penyadapan pada Oktober 2026.

Selain Listyo, perwira tinggi Polri yang turut ditetapkan sebagai tersangka meliputi Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Selain itu, polisi menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.