DJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak: Bukan Pajak Baru, Tukang Cukur Tetap Bebas Pajak

Pemerintah meluruskan sejumlah pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana perluasan pemungutan pajak, mulai dari transaksi digital luar negeri hingga usaha kecil seperti tukang cukur dan tukang pijat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 9 November 2026 bukan merupakan pengenaan pajak baru. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun tetap mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) sebesar 0 persen.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pernyataan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan itu, Hashim menyebut pemerintah akan memperluas cakupan pemungutan pajak melalui pemanfaatan sistem digital, termasuk melibatkan bank, fintech, dan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GOTO.

DJP: SPP-TDLN Bukan Pajak Baru

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan yang dimaksud Hashim berkaitan dengan penerapan SPP-TDLN. Menurut Inge, sistem tersebut dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge.

Ia menegaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri. Transfer dana dan remitansi juga tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

UMKM Omzet di Bawah Rp 500 Juta Bebas PPh

Selain pajak digital, pernyataan Hashim mengenai potensi pemajakan terhadap usaha kecil juga mendapat penjelasan dari pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah tidak memungut PPh dari pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun. Bahkan, pemerintah telah memberikan fasilitas tarif PPh sebesar 0 persen bagi pelaku usaha dengan omzet hingga batas tersebut.

Dengan ketentuan itu, usaha kecil seperti pangkas rambut, jasa pijat, hingga warung tegal (warteg) tidak dikenakan PPh apabila omzet tahunannya masih di bawah atau sesuai batas Rp 500 juta. "Saya ingin sampaikan begini, kemarin saya lihat juga statementnya pidatonya Pak Hashim juga kayaknya ada yang dipotong," kata Maman.

Maman menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku secara nasional. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Menurutnya, pernyataan Hashim lebih ditujukan kepada pengusaha dengan omzet besar yang diduga memanfaatkan fasilitas pajak UMKM dengan cara memecah badan usaha.

"Jadi ini sebetulnya diperuntukkan bagi teman-teman pengusaha yang memang omzetnya sudah lebih dari itu. Yang Rp 10 miliar, yang Rp 20 miliar," ucapnya.

Konteks: Ekonomi yang Belum Tercatat

Sebelumnya, Hashim menyoroti besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum tercatat secara resmi dalam produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai diperkirakan mencapai sekitar Rp 10.000 triliun.

Hashim mencontohkan pengalamannya menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya. Menurut dia, transaksi tersebut tidak disertai kuitansi sehingga tidak dikenakan PPN 11 persen. Ia menilai perluasan pemungutan pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal.

Catatan Data Cyber Indonesia

Data Cyber Indonesia menilai bahwa isu ini menyoroti pentingnya literasi digital dan transparansi informasi di sektor perpajakan. Di era digital, sistem pemungutan pajak berbasis platform (seperti SPP-TDLN) memang dirancang untuk menutup celah ekonomi yang belum tercatat. Namun, sosialisasi yang jelas dan akurat menjadi kunci agar masyarakat tidak salah paham. Klarifikasi dari DJP dan Kementerian UMKM menunjukkan bahwa kebijakan ini bukanlah "pajak baru" yang membebani rakyat kecil, melainkan penataan administrasi yang sudah seharusnya. Transparansi data, edukasi publik, dan kanal komunikasi yang responsif menjadi fondasi penting agar kebijakan perpajakan digital dapat diterima dan dipatuhi secara adil.