Dirut KAI Bobby Rasyidin Buka Suara soal Uang Rp 2 Miliar yang Disita KPK

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, akhirnya angkat bicara terkait penyitaan uang sebesar Rp 2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Bobby menyampaikan tanggapannya melalui keterangan tertulis pada Jumat (6/11/2026). Ia mengaku sedih atas pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan perkara tersebut.

"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Bobby dalam keterangannya. Meski demikian, Bobby tidak menjelaskan secara terperinci bagian pemberitaan mana yang dinilainya tidak benar.

Di tengah sorotan tersebut, Bobby menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai pimpinan KAI. Saat berada di Yogyakarta, ia melakukan inspeksi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang sebagai upaya mencegah kecelakaan, khususnya menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kami terus mengupayakan langkah terbaik menuju zero accident, khususnya dalam menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sesuai arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Uang Diterima Sebelum Menjabat Dirut KAI

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menyita uang senilai Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang tersebut diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

"Uang yang diserahkan oleh saudara BR diduga dari salah satu tersangka perkara ini," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Budi menjelaskan, Bobby secara kooperatif mengembalikan uang tersebut kepada penyidik setelah mengetahui adanya dugaan keterkaitan uang itu dengan perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Penyitaan uang tersebut ternyata telah dilakukan sejak Agustus 2025, jauh sebelum Bobby menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI.

KPK juga menegaskan bahwa uang tersebut diterima Bobby sebelum dirinya menduduki jabatan tertinggi di perusahaan transportasi milik negara tersebut. KPK saat ini masih mendalami alasan dan tujuan pemberian uang Rp 2 miliar tersebut kepada Bobby.

"Pasca penyitaan itu, kemudian penyidik melakukan pendalaman dan analisis berkaitan dengan uang-uang tersebut hubungannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," jelas Budi.

Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Dian Rachmawan, mantan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; Weriza, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; serta Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi sekaligus mantan petinggi PT Telkom.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan kerugian negara dalam pengadaan perangkat ATG mencapai Rp 193,75 miliar. Sementara pengadaan perangkat EDC diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 128,42 miliar.

Hingga kini, KPK masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk tujuan pemberian uang Rp 2 miliar yang diduga berasal dari salah satu tersangka kepada Bobby Rasyidin.