Diplomasi Trilateral di Abu Dhabi: Peluang Baru bagi Perdamaian Rusia-Ukraina

Rusia dan Ukraina secara resmi mengonfirmasi rencana melanjutkan perundingan damai dengan mediasi Amerika Serikat (AS) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada November 2026. Pertemuan ini akan menjadi perundingan trilateral pertama yang direncanakan setelah pembicaraan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina terhenti pada awal tahun ini.

Daftar Isi

• Konfirmasi dari Moskwa dan Kyiv
• Latar Belakang: Mengapa Dialog Sempat Terhenti?
• Harapan dan Keraguan
• Persoalan Utama yang Masih Menggantung
• Relevansi bagi Indonesia

Konfirmasi dari Moskwa dan Kyiv

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa perundingan dijadwalkan berlangsung pada paruh pertama November. "Perundingan berikutnya direncanakan berlangsung pada paruh pertama November di Abu Dhabi," kata Peskov kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa pembicaraan tersebut akan berlangsung dalam format trilateral, melibatkan Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga mengonfirmasi rencana tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan Rusia. "Rencananya adalah bertemu pada paruh pertama November, dan tentu saja secepat mungkin," kata Zelensky dalam keterangannya kepada lembaga kajian Hudson Institute.

Latar Belakang: Mengapa Dialog Sempat Terhenti?

Rencana perundingan terbaru ini muncul setelah utusan khusus AS, Steve Witkoff, bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg pada pekan ini. Pertemuan tersebut membuka kembali peluang dialog yang sempat terhenti setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memusatkan perhatian pada konflik dengan Iran.

Sebelumnya, perundingan yang dimediasi Washington pada awal 2026 hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Bahkan, pertemuan serupa yang direncanakan pada Oktober tidak pernah terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik dan prioritas kebijakan luar negeri AS sangat mempengaruhi kelangsungan dialog damai.

Harapan dan Keraguan

Zelensky menyatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Witkoff setelah pertemuan utusan AS itu dengan Putin. Menurutnya, perundingan teknis di Abu Dhabi diharapkan dapat dimulai secepat mungkin. Ia juga berharap pembicaraan tingkat teknis nantinya dapat dilanjutkan dengan pertemuan langsung para pemimpin negara.

Namun, ia mengingatkan bahwa pertemuan serupa yang direncanakan pada Oktober tidak pernah terlaksana. Keraguan serupa juga disampaikan oleh pengamat internasional yang menilai bahwa kesediaan berunding belum tentu berbanding lurus dengan kesediaan berkompromi.

Persoalan Utama yang Masih Menggantung

Meski kedua negara menyatakan kesediaan berunding, sejumlah persoalan utama masih belum terselesaikan. Beberapa di antaranya adalah:

• Status wilayah yang disengketakan, termasuk Krimea dan wilayah di Ukraina timur.
• Jaminan keamanan bagi Ukraina, termasuk kemungkinan bergabung dengan NATO.
• Sanksi ekonomi yang dikenakan AS dan negara-negara Barat terhadap Rusia.
• Mekanisme pengawasan gencatan senjata dan penarikan pasukan.

Tanpa kesepakatan pada poin-poin ini, perundingan di Abu Dhabi berpotensi hanya menjadi dialog tanpa hasil konkret.

Relevansi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, perkembangan geopolitik ini memiliki relevansi tidak langsung. Konflik Rusia-Ukraina telah mempengaruhi harga energi dan pangan global, yang berdampak pada perekonomian nasional. Perdamaian yang terwujud akan membantu stabilitas harga dan mengurangi ketegangan geopolitik yang selama ini membebani negara-negara berkembang.

Selain itu, Indonesia sebagai negara non-blok dapat memainkan peran diplomasi yang konstruktif. Pengalaman Indonesia dalam memfasilitasi dialog dan mediasi, seperti dalam konflik di Asia Tenggara, bisa menjadi modal untuk mendukung upaya perdamaian di tingkat global.

Pada akhirnya, perundingan di Abu Dhabi adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Dunia menantikan apakah kedua negara dapat mengesampingkan perbedaan dan mencapai kesepakatan yang mengakhiri penderitaan rakyat di kedua negara. Namun, tanpa kemauan politik yang kuat dari semua pihak, perdamaian akan tetap menjadi retorika belaka.