AS Tutup Celah "Remote Access": Perusahaan AI China Tak Bisa Lagi Pakai Chip Nvidia dari Luar Negeri
Pemerintahan Trump pada Senin, 16 November 2026, resmi mengeluarkan aturan sementara (interim final rule) yang secara fundamental mengubah cara Amerika Serikat mengontrol ekspor kecerdasan buatan (AI). Aturan ini menargetkan celah "akses jarak jauh" (remote access) yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan AI China untuk menggunakan chip canggih buatan Amerika, seperti Nvidia, tanpa harus mengimpornya secara fisik ke China.
Aturan yang ditulis oleh Departemen Keuangan (Treasury) dan Dewan Keamanan Nasional (NSC) ini dijalankan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap skandal yang melibatkan mantan CEO Nvidia, Jensen Huang, serta tekanan dari para anggota parlemen yang menilai pengawasan ekspor sebelumnya terlalu longgar.
Apa Isi Aturan Baru Ini?
Aturan ini menutup celah yang selama ini memungkinkan perusahaan China menyewa daya komputasi dari pusat data di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, lalu mengaksesnya secara remote untuk melatih model AI mereka. Ke depannya, ada dua ketentuan utama yang harus dipatuhi:
- Lisensi untuk Pusat Data: Pusat data di mana pun di dunia yang menyediakan akses jarak jauh ke chip AI canggih Amerika bagi perusahaan yang berbasis di China, Rusia, Iran, atau negara-negara yang terkena embargo senjata, kini diwajibkan memiliki lisensi dari pemerintah AS. Lisensi ini berlaku jika total kinerja pemrosesan (TPP) yang disediakan melebihi 12 juta.
- Lisensi untuk Lima Negara: Aturan ini juga mewajibkan lisensi ekspor untuk pengiriman chip AI canggih ke lima negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. BIS menilai negara-negara ini "memiliki risiko pengalihan (diversion) yang lebih tinggi dari biasanya" ke China.
- Penghapusan Aturan Lama: Aturan ini secara resmi mencabut kebijakan "AI Diffusion Rule" era Biden yang sebelumnya membatasi akses global ke chip AI melalui persyaratan lisensi.
Pusat data yang sudah melayani entitas China sebelum aturan ini berlaku diberikan waktu 90 hari untuk mengajukan lisensi. Aturan ini juga memberikan pengecualian untuk sistem yang digunakan oleh pengecer online dan perusahaan media sosial, karena dianggap tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional yang sama.
Posisi Rep. John Moolenaar dan Desakan Kongres
Ketua House Select Committee on China, Rep. John Moolenaar (R-Michigan), adalah salah satu suara paling vokal yang mendorong penutupan celah ini. Ia bersama dengan Rep. Brian Mast (Ketua Komite Luar Negeri) dan Rep. Rick Crawford (Ketua Komite Intelijen) telah lama mendesak agar Kongres memasukkan undang-undang seperti "Remote Access Security Act" ke dalam RUU Pertahanan (NDAA).
Dalam pernyataannya terkait aturan baru ini, Moolenaar menegaskan bahwa undang-undang AS harus beradaptasi dengan era data. "Undang-undang baru ini membuat hukum Amerika beradaptasi dengan era data, dan dengan jelas menyatakan bahwa sumber daya komputasi cloud juga tunduk pada undang-undang kontrol ekspor AS, sama seperti chip fisik. Dengan menutup celah ini, Amerika akan lebih aman," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari berbagai sumber.
Sikap Moolenaar ini sejalan dengan tekanan publik yang meningkat setelah terungkapnya hubungan antara Jensen Huang dan seorang eksekutif di Megaspeed, perusahaan cloud Singapura yang diduga menjadi perantara penyelundupan chip ke China. Moolenaar juga menekankan bahwa Kongres perlu segera mengesahkan undang-undang yang lebih permanen untuk memperkuat kontrol ekspor AI, tidak hanya mengandalkan aturan sementara dari Departemen Perdagangan.
Dampak ke Pasar dan Industri
Pengumuman aturan ini langsung mengguncang pasar saham. Saham Nvidia, yang sudah tertekan akibat skandal yang menimpa mantan CEO-nya, kembali turun 2,2 persen ke level 159,32 dolar AS pada perdagangan awal Senin. Saham perusahaan teknologi lain yang terpapar bisnis AI, seperti AMD, Broadcom, Arm, dan Dell, juga mengalami penurunan yang lebih dalam.
Meskipun demikian, aturan ini juga mendapat dukungan dari sebagian pihak yang menginginkan penegakan hukum yang lebih tegas. Senator Maria Cantwell (D-Washington) menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa kegagalan implementasi kontrol ekspor sebelumnya telah "merusak keamanan nasional Amerika." Aturan sementara ini akan berlaku setelah dipublikasikan di Federal Register, dan publik memiliki waktu 60 hari untuk memberikan komentar sebelum aturan final ditetapkan.
"Aturan ini menandai berakhirnya era di mana kekuatan komputasi AI bisa dengan mudah melintasi batas negara tanpa pengawasan. Amerika Serikat kini menegaskan bahwa chip fisik dan akses cloud adalah satu kesatuan yang harus dikendalikan untuk melindungi keunggulan teknologinya."
Bagi perusahaan teknologi di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang pusat data dan layanan cloud, aturan ini menjadi peringatan penting. Kepatuhan terhadap regulasi ekspor AS akan menjadi syarat mutlak untuk tetap bisa mengakses teknologi AI paling canggih di masa depan.
Artikel Terverifikasi
Artikel ini terdaftar resmi di Data Cyber Indonesia.
DCY-ART-2026-289
Verifikasi keaslian →
Baca Juga
Bikin Geger! Viral Video Sejoli di Pantai Bira, Jangan Sampai Penasaran Malah Kena Jebakan Link Palsu
17 Nov 2026
2 Konten TikTok Ce Crystine Viral, Unggahan Nomor 2 Bikin Warganet Makin Penasaran
17 Nov 2026