Anggota DPR Angkat Kertas "Mas Gibran Mundur" di Paripurna, PKS Desak Hak Menyatakan Pendapat

Anggota DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, keluar dari ruang rapat paripurna DPR RI sambil mengangkat selembar kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yanuar mengungkapkan, kertas tersebut dibawanya sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Sebab, tidak ada sesi interupsi dalam rapat paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar pada hari itu.

Dalam rapat paripurna tersebut, total ada 403 anggota DPR yang hadir. Namun, agenda rapat hanya mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Padahal, sejumlah partai seperti PKS dan PKB sudah terang-terangan ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapat paripurna pun berlangsung selama sekitar 15 menit. Tidak ada anggota DPR yang melakukan interupsi dan seluruh peserta hanya mendengarkan pidato Puan. "Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," demikian salah satu pernyataan Puan dalam pidatonya.

"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," sambungnya.

Aspirasi Masyarakat

Usai rapat paripurna, Yanuar menjelaskan alasan dirinya membawa kertas bertuliskan tuntutan agar Gibran mundur tersebut. "Ya karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar.

Yanuar menjelaskan, kalimat yang tertulis dalam kertasnya sudah singkat, padat, dan jelas. Dia meyakini semua orang sudah paham dengan maksud tulisannya itu, tanpa perlu penjelasan panjang.

"Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam Hak Menyatakan Pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya," jelasnya.