11 Negara ASEAN Resmi Teken DEFA, Pasar Digital Rp16.000 Triliun Mulai Terbuka

Setelah melalui proses negosiasi panjang selama tiga tahun sejak September 2023, sebelas negara anggota ASEAN akhirnya resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Sabtu, 14 November 2026 di Manila, Filipina. Kesepakatan ini menjadi tonggak bersejarah bagi integrasi ekonomi digital kawasan, sekaligus membuka jalan bagi terciptanya pasar digital yang lebih terhubung, aman, dan terbuka.

Penandatanganan yang berlangsung dalam rangkaian Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) ini dilakukan langsung oleh para menteri perdagangan dari seluruh negara anggota. Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Ma. Cristina Roque, menyebut momen ini sebagai "defining moment" atau titik balik yang menentukan dalam integrasi ekonomi ASEAN.

"Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen ini menjadi hasil yang nyata," ujar Roque dalam sambutannya, dikutip dari New Straits Times. Ia menekankan bahwa DEFA bukan sekadar dokumen di atas kertas, melainkan sebuah kerangka kerja yang harus diimplementasikan secara konkret agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apa Itu DEFA dan Mengapa Ini Penting?

DEFA adalah perjanjian ekonomi digital paling komprehensif di dunia yang mencakup 11 negara dengan karakteristik yang sangat beragam. Perjanjian ini dirancang untuk menyatukan berbagai kebijakan digital negara anggota ASEAN guna memperlancar aktivitas ekonomi lintas negara.

Cakupan DEFA sangat luas. Ia tidak hanya mengatur tentang perdagangan digital dan e-commerce lintas batas, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi, keamanan siber, sistem pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut laporan Bank Dunia, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan akan melonjak dua kali lipat dari sekitar 1 triliun dolar AS (sekitar Rp16.000 triliun) menjadi 2 triliun dolar AS pada tahun 2030. Dengan populasi mencapai 693 juta jiwa pada 2025, pasar digital ASEAN merupakan salah satu yang paling menjanjikan di dunia. DEFA hadir untuk memastikan potensi raksasa ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan inklusif.

Peran Indonesia: Penggagas dan Penggerak Utama

Bagi Indonesia, DEFA bukanlah hal yang asing. Inisiatif ini justru lahir dari masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Sejak awal, Indonesia telah mendorong percepatan implementasi konkret DEFA, dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara anggota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin delegasi Indonesia dalam penandatanganan tersebut, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah mempercepat penyusunan DEFA Implementation Plan. "Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030," ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Airlangga juga menegaskan bahwa DEFA membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan. Pemerintah optimistis bahwa optimalisasi DEFA melalui program transformasi digital dapat menopang tambahan sumber pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2028-2029.

Apa Manfaatnya bagi UMKM dan Konsumen?

Salah satu sorotan utama dari DEFA adalah pemberdayaan UMKM. Cristina Roque secara khusus mendorong agar dunia usaha, terutama UMKM, dapat memanfaatkan peluang ini. "Kami mendorong bisnis untuk berinvestasi dalam solusi digital, memperkuat kemitraan regional, dan membantu membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dalam ekonomi digital," katanya.

Dengan DEFA, UMKM di seluruh ASEAN akan lebih mudah mengakses pasar regional tanpa harus direpotkan oleh perbedaan aturan perdagangan di masing-masing negara. Harmonisasi regulasi dan standar digital akan mempermudah proses ekspor, pembayaran, dan pengiriman barang lintas batas.

Bagi konsumen, DEFA menjanjikan perlindungan yang lebih baik. Perjanjian ini mencakup penguatan perlindungan konsumen daring, keamanan siber, dan penanganan penipuan online. Dengan demikian, masyarakat dapat bertransaksi secara online dengan lebih aman dan percaya diri, tanpa khawatir menjadi korban kejahatan siber.

Tantangan ke Depan: Eksekusi Adalah Kunci

Meski penandatanganan ini patut diapresiasi, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Seperti diingatkan oleh Roque, tugas utama ke depan adalah menerjemahkan kesepakatan menjadi langkah implementasi yang konkret. Setiap negara anggota harus melakukan ratifikasi dan menyesuaikan regulasi domestiknya masing-masing.

Di Indonesia sendiri, pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan melalui proses ratifikasi dengan membentuk Panitia Antarkementerian. Proses ini juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Keberhasilan DEFA akan sangat bergantung pada komitmen politik dan kemampuan teknis masing-masing negara. Tanpa eksekusi yang serius, visi untuk menciptakan pasar digital ASEAN yang terintegrasi hanya akan menjadi wacana belaka. Namun, dengan semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam penandatanganan ini, ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terdepan di dunia.

DEFA adalah bukti bahwa ASEAN mampu bersatu untuk menghadapi tantangan era digital. Kini, bola ada di tangan masing-masing negara untuk membuktikan bahwa kesepakatan di atas kertas dapat berubah menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat.